Headlines News :
Home » » Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Written By Hary Indrianto on 22 September, 2008 | 15.03

Kawasan Ekonomi Khusus, tidak mengherankan jika banyak daerah saling berebut untuk dapat menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK) karena dengan begitu wilayahnya sudah barang tentu akan memiliki keunggulan dalam menarik para investor khususnya investor asing. Namun hingga saat ini, syarat legal penetapan kawasan ekonomi khusus ini masih dalam tahap penyusunan Rancangan Undang-Undang di DPR.
Meskipun begitu ada 17 provinsi yang sudah mengajukan surat permohonan resmi untuk menjadi kawasan ekonomi khusus, yaitu Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara Papua, Bengkulu, Jakarta, Maluku Dan Provinsi Bangka Belitung. Ekonomi Khusus, tidak mengherankan jika banyak daerah saling berebut untuk dapat menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK) karena dengan begitu wilayahnya sudah barang tentu akan memiliki keunggulan dalam menarik para investor khususnya investor asing. Namun hingga saat ini, syarat legal penetapan kawasan ekonomi khusus ini masih dalam tahap penyusunan Rancangan Undang-Undang di DPR.



Meskipun begitu ada 17 provinsi yang sudah mengajukan surat permohonan resmi untuk menjadi kawasan ekonomi khusus, yaitu Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara Papua, Bengkulu, Jakarta, Maluku Dan Provinsi Bangka Belitung. 
Insentif yang mendorong ke-17 provinsi itu berebut menjadi kawasan ekonomi khusus tersebut adalah fasilitas fiskal yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan fasilitas fiskal di kawasan perdagangan bebas ( free trade zone / FTZ). Di kawasan perdagangan bebas hanya ada pembebasan bea masuk, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan barang mewah (PPnBM), dan cukai.Sedangkan pada kawasan ekonomi khusus ada lima fasilitas fiscal. Pertama, impor barang ke kawasan ekonomi khusus mendapatkan penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, dan tidak di pungut PPn serta PPnBM.Kedua, penyerahan barang dari daerah pabean Indonesia lainnya (DPIL) ke kawasan ekonomi khusus mendapatkan fasilitas PPN dan PPnBM. Ketiga, mendapatkan fasilitas pajak daerah dan retribusi daerah. Keempat, di beri tambahan fasilitas PPh sesuai karakteristik zona. Kelima, memperoleh pengurangan pajak bumi dan bangunan (PBB).
Tabel Perbandingan Antara Free Trade Zone Dengan Kawasan Ekonomi Khusus

Free Trade Zone / FTZ

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Landasan Hukum:
UU Nomor 32 Tahun 200 yang diubah menjadi UU nomor 44 Tahun 2007

Landasan Hukum:
UU Nomor 25 Tahun 2007 mengatur ketentuan KEK dengan UU

Definisi:
Kawasan yang berada dalam wilayah hukum NKRI yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari penggenaan bea masuk

Definisi:
Kawasan dengan batas-batas tertentu dalam wilayah hukum NKRI yang di tetapkan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi perekonomian yang bersifat khusus dan memperoleh fasilitas tertentu

Kriteria:
Tidak ada

Kriteria:
1. Sesuai dengan RTRW dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung
2. Ada dukungan pemerintah provinsi/ kabupaten / kota
3. Lokasi di posisi strategis
4. Tersedia dukungan infrastruktur dan kemungkinan pengembangannya
Mempunyai batas wilayah yang jelas
Data diolah dari: Kompas Edisi Sabtu, 20 September 2008
Share this article :

0 komentar:

Widget

SEO Stats powered by MyPagerank.Net Alexa Certified Traffic Ranking for http://duniamayakita.blogspot.com
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template | Berita Terbaru
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. Dunia Informasi Terkini - All Rights Reserved
Template Design by Creating Website Published by Mas Template